Transparansi, disinformasi, dan legitimasi dalam komunikasi krisis digital humas polri: sebuah kajian literatur

Abstract

Transformasi digital dan maraknya disinformasi telah mengubah dinamika komunikasi krisis, menjadikan media sosial sebagai ruang utama pembentukan opini publik sekaligus legitimasi institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi dan legitimasi dalam komunikasi krisis digital Humas Polri di era disinformasi melalui kajian literatur sistematis. Penelusuran literatur dilakukan pada Google Scholar terhadap artikel yang dipublikasikan selama periode 2021–2025 menggunakan kata kunci yang relevan dengan komunikasi krisis, transparansi, legitimasi, Humas Polri, dan disinformasi. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan melalui proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Sebanyak 17 artikel memenuhi kriteria dan selanjutnya dinilai kualitas metodologinya menggunakan enam kriteria penilaian sebelum dianalisis melalui sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi krisis digital Humas Polri masih didominasi pendekatan reaktif dan defensif yang ditandai keterlambatan respons, strategi penyangkalan, inkonsistensi narasi, dan rendahnya ekspresi empati. Transparansi menjadi faktor utama dalam pemulihan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang akurat, berbasis bukti, konsisten, dan terbuka. Hubungan antara transparansi dan legitimasi berlangsung secara tidak langsung melalui mediasi emosi publik dan kredibilitas sumber informasi. Kajian ini juga mengidentifikasi bahwa ekosistem disinformasi, keterbatasan kapasitas organisasi, dan dinamika media sosial memperkuat kompleksitas komunikasi krisis. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengusulkan Model Transparansi–Legitimasi Komunikasi Krisis Digital (TL-KKD) yang menekankan pentingnya transformasi komunikasi krisis Polri menuju pendekatan yang proaktif, transparan, dialogis, dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.